Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memberikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X dewan perwakilan rakyat RI, Kamis malam (01/09/2016), di ruang rapat Komisi X dewan perwakilan rakyat RI, Senayan, Jakarta.
Terdapat tujuh arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2017, yakni memenuhi pembiayaan kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 untuk pencapaian Nawacita, sebagai berikut:
1. Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil. “Penekanan pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang dan jalur pendidikan, baik negeri maupun swasta, dengan kesenjangan kualitas yang semakin kecil,” tutur Mendikbud ketika memberikan isyarat kebijakan pendidikan kedua didepan 38 orang anggota Komisi X dewan perwakilan rakyat RI kemarin malam.
2. Memberikan perhatian lebih besar pada tempat tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Arah kebijakan pendidikan selanjutnya yaitu menunjukkan perhatian lebih besar pada tempat tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
3. Memastikan masyarakat miskin dan kelompok marjinal lebih gampang mengakses layanan pendidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender,
4. Memanfaatkan anggaran pembangunan pendidikan semaksimal mungkin dirasakan oleh masyarakat,
5. Memastikan keterlibatan publik secara maksimal, dan
6. Memperkuat tata kelola pembangunan pendidikan dan kebudayaan, dan
7. Pelaksanaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
Selain memberikan arah kebijakan pembangunan pendidikan, Mendikbud juga memberikan tujuh isyarat kebijakan pembangunan kebudayaan tahun 2017. Arah kebijakan pembangunan kebudayaan di tahun 2017 tersebut adalah:
1. meningkatkan pemahaman publik akan arti penting dari nilai-nilai luhur sejarah dan budaya bangsa dan relevansinya bagi kehidupan masakini di banyak sekali sektor, dan berafiliasi dengan banyak sekali kementerian dan forum baik dalam negeri dan forum negara lain untuk meningkatkan toleransi dan meredam kekerasan sektarian.
2. meningkatkan pendidikan seni dan budaya semenjak usia dini dan menyediakan sarana dan prasarana kesenian baik untuk keperluan produksi maupun apresiasi, berbagi sistem pendaftaran dan pengelolaan warisan budaya yang efektif, membuka pusat-pusat kegiatan seni dan budaya (rumah budaya) di tempat pinggiran, meningkatkan promosi budaya antar daerah. “Kami juga akan berbagi indeks pembanguan insan (IPM/HDI) untuk mengukur pencapaian pembangunan insan di bidang kebudayaan,” ujar Mendikbud.
Dengan menciptakan arah kebijakan, maka sasaran dan sasaran pendidikan dan kebudayaan sanggup ditentukan. Terdapat enam sasaran dan sasaran pendidikan dan kebudayaan:
1. Penguatan pelaku pendidikan yang berdaya
Dalam penguatan pelaku pendidikan yang berdaya ini, Kemendikbud akan meningkatkan kompetensi, kinerja dan apresiasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, kemitraan dan penguatan tugas orangtua, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan. “Untuk mewujudkan Nawacita dalam revolusi karakter bangsa, kami akan meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan karakter bangsa,” kata Mendikbud.
2. Meningkatkan saluran pendidikan. Untuk peningkatan saluran pendidikan, sasaran Kemdikbud tahun 2017
Target dan sasaran pendidikan dan kebudayaan dalam meningkatkan saluran pendidikan. Untuk peningkatan saluran pendidikan, sasaran Kemdikbud tahun 2017 yaitu menunjukkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada 17,9 juta siswa, membangun 210 unit sekolah baru, membangun 2.500 ruang kelas baru, merehabilitasi 41 ribu ruang kelas, merenovasi 294 sekolah, membangun 2.140 laboratorium atau ruang praktek, dan membangun 1.332 perpustakaan.
3. Peningkatan kualifikasi guru, menunjukkan insentif guru non-PNS, tunjangan khusus, guru, pembelajar, proteksi peralatan pendidikan, sertifikasi, proteksi keaksaraan guru, GGD, UN, Pendampingan K-13, dan ratifikasi sekolah.
Target dan sasaran pendidikan dan kebudayaan dalam membantu peningkatan kualifikasi kepada 14 ribu guru, menunjukkan insentif guru Non-PNS kepada 116 ribu guru, menunjukkan tunjangan khusus kepada 24 ribu guru, menyediakan 796 ribu guru pembelajar, menyediakan 14 ribu proteksi peralatan pendidikan, melaksanakan sertifikasi kepada 100 ribu guru, menunjukkan proteksi keaksaraan kepada 96 ribu orang, sebanyak 3.500 guru akan mengajar di tempat terdepan/GGD, 7,6 juta siswa akan mengikuti Ujian Nasional, melaksanakan pendampingan kepada 74 ribu sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum 2013, mengakreditasi 40 ribu sekolah dan lembaga.
4. Peningkatan dan penguatan pelestarian dan diplomasi budaya
Target dan sasaran pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan dan penguatan pelestarian dan diplomasi budaya. Pada sasaran dan sasaran keempat ini Kemendikbud akan berbagi insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya lokal, meningkatkan proses pertukaran budaya untuk kemajemukan sebagai kekuatan budaya.
“Kita juga akan melestarikan atau meregistrasi 13 ribu cagar budaya, membangun dan merevitalisasi 122 museum, merevitalisasi 75 desa adat, menunjukkan proteksi kepada 175 komunitas budaya dan sejarah, dan menunjukkan proteksi alat kesenian kepada 100 sekolah,” terang Mendikbud.
5. Peningkatan dan penguatan pengembangan, pembinaan, dan proteksi bahasa
Target dan sasaran pendidikan dan kebudayaan dalam peningkatan dan penguatan pengembangan, pembinaan, dan proteksi bahasa. Pada sasaran dan sasaran ini Kemendikbud akan mempercepat pengembangan kosakata, pengembangan literasi sekolah, pengembangan laboratorium kebhinekaan, dan menyebarluaskan bahasa negara. “Sebanyak 220 pengajar BIPA akan dikirimkan ke luar negeri, dan akan menambahkan sebanyak 36.400 Lema,” terang Mendikbud.
6. Penguatan tata kelola dan partisipasi publik
Target Kemendikbud pada tahun 2017 dengan penguatan tata kelola dan partisipasi publik akan mempertahankan opini BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Mendapatkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 80, dan mendapat nilai indeks kepuasan pemangku kepentingan 77.
“Beberapa kegiatan prioritas untuk mendukung penguatan tata kelola dan partisipasi publik akan melaksanakan penguatan terhadap pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Internal, Meningkatkan kualitas pengelola keuangan, Penguatan e-Procurement, e-Office, simkeu, e-planning, Simbaja, dan peningkatan layanan Unit Layanan Terpadu,” pungkas Mendikbud.
No comments:
Post a Comment