Jadi Cerdik Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Pengertian SPM Pendidikan: Memuat jenis dan tingkat pelayanan pendidikan yang harus disediakan oleh sekolah/madrasah dan kab/kota. Tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kab/kota. Rambu-rambu pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan kewenangan bidang pendidikan.

Difokuskan pada upaya untuk memastikan bahwa setiap sekolah/madrasah sanggup menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik. Pengelolaan kinerja menuju pencapaian SNP secara bertahap.

SPM Pendidikan Dasar

Fokus	Apa yang harus tersedia?	Apa yang harus terjadi?
Sekolah/Madrasah :Untuk memastikan sekolah sanggup menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik.	Guru, kepala sekolah/ madrasah, pengawas sekolah/madrasah, baik jumlah, kualifikasi maupun kompetensi; Infrastruktur, peralatan, media, buku.	Apa saja yang harus dilakukan guru untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran? Apa saja yang harus dilakukan kepala sekolah/madrasah untuk memastikan terjadinya pembelajaran yang baik di sekolah/madrasah? Apa saja yang harus dilakukan oleh pengawas sekolah/ madrasah mendukung pengendalian kualitas pembelajaran?

Indikator SPM Pendidikan Dasar (Permendiknas 15/2010)

1. Mencakup 27 indikator:
   
   • 14 indikator tanggung jawab kabupaten/kota,
   • 13 indikator tanggung jawab sekolah/madrasah.
2. Mencakup persyaratan minimal terkait dengan prasarana dan sarana, guru, kepala sekolah/madrasah, pengawas sekolah/madrasah, buku, media pembelajaran, kurikulum, planning pembelajaran, proses pembelajaran; administrasi sekolah/madrasah; serta penjaminan mutu dan penilaian pendidikan.

Contoh Indikator SPM Pendidikan Dasar

Penangggung jawab Contoh SPM	Contoh SPM
Kelompok 1. Pemerintah Kab/Kota dan Kantor Kemenag	Di setiap SD/MI tersedia 2 orang guru yang memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dan 2 orang guru yang telah mempunyai akta pendidik. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah mempunyai akta pendidik.
Kelompok 2. Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah)	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah meliputi matapelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dengan perbandingan satu set untuk setiap akseptor didik. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per ahad di satuan pendidikan termasuk acara tatap muka di dalam kelas, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih akseptor didik, serta melaksanakan kiprah tambahan.

Tanggung Jawab Pendanaan SPM

1. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama:
   
   • Investasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
   • Investasi untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia;
   • Operasional personil: honor dan dukungan guru dan tenaga kependidikan;
   • Operasional non-personal;
   • Sumber dana: DAU, DAK, hibah, APBN (untuk madrasah).
2. Sekolah/Madrasah:
   
   • Investasi dan pemeliharaan (minor) prasarana dan peralatan sekolah/madrasah;
   • pengadaan buku, training guru;
   • Operasional: biaya untuk materi habis lab, materi dan media pembelajaran, dsb.
   • Sumber dana: BOS.

Langkah Implementasi SPM

1. Kumpulkan data, lakukan analisis apakah di setiap sekolah/madrasah tersedia hal-hal berikut sesuai SPM:
   
   • Sarana-prasana: ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, laboratorium IPA (utk SMP/MTs);
   • Sumber daya insan (guru, tenaga kependidikan), jumlah, kualifikasi, dan kompetensi (sertifikat pendidik)
   • Kunjungan pengawas sekali dalam sebulan sesuai ketentuan; dsb.
2. Tindakan untuk memenuhi kekurangan menjadi tanggung jawab pemerintah/kemenag kab/kota
3. Kumpulkan data, lakukan analisis apakah hal-hal berikut tersedia/terlaksana sesuai SPM:
   • sekolah/madrasah menyusun dan menerapkan KTSP;
   • Guru menciptakan RPP berdasar silabus mata pelajaran yang disusun oleh sekolah/madrasah;
   • Siswa menempuh pembelajaran dengan jam tatap muka yang memadai;
   • Tersedia buku pegangan dan buku pengayaan;
   • Kepala sekolah/madrasah melaksanakan supervisi akademik, dsb.
4. Tindakan untuk memenuhi kekurangan tsb merupakan tanggung jawab sekolah/madrasah.

Kapasitas yang Harus Dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kantor Kemenag.

1. Kemampuan mengumpulkan data dan informasi terkait pemenuhan indikator SPM (14 indikator), utamanya terkait sumber daya manusia, infrastruktur, dan peralatan;
2. Keterampilan melaksanakan analisis dan agregasi data dari seluruh sekolah/madrasah;
3. Kemampuan menyusun perencanaan dan penganggaran menurut bukti kebutuhan investasi;
4. Kemampuan untuk menuangkan planning dan kebutuhan anggaran dalam dokumen perencanaan daerah.

Kapasitas yang Harus Dimiliki Sekolah/Madrasah

1. Keterampilan mengumpulkan data dan informasi terkait seluruh (27) indikator SPM;
2. Kemampuan melaksanakan penilaian diri terhadap semua ketentuan SPM di sekolah/madrasah ;
3. Keterampilan menyusun planning dan anggaran investasi dan operasional sekolah untuk memenuhi 13 indikator SPM;
4. Kemampuan memberikan data dan informasi perihal tingkat pemenuhan 14 indikator SPM di sekolah/madrasah kepada pemkab/pemkot dan Kemenag.